Mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, alias Danny Pomanto, menegaskan penolakannya terhadap gagasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, pemilihan langsung merupakan hak fundamental masyarakat yang harus dijaga dan menjadi bagian integral dari proses demokrasi yang sehat di Indonesia.
Dalam pandangannya, pemilihan langsung tak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga merupakan bagian dari pendidikan politik yang bermanfaat. Dia menguraikan bahwa pengalaman dalam lima kali mengikuti kontestasi pilkada memberinya banyak pemahaman mengenai demokrasi.
“Pilkada adalah proses penggemblengan mentalitas politik yang penting. Tanpa pengalaman tersebut, banyak orang tidak akan memahami betapa pentingnya pendidikan politik dalam masyarakat,” jelasnya.
Pentingnya Menghargai Proses Demokrasi dalam Pemilihan Umum
Danny menyatakan bahwa pemilihan langsung memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi tanpa terikat pada kepentingan politik tertentu. Ia menekankan bahwa keputusan untuk memilih harus kembali ke tangan rakyat, sebab merekalah yang berhak menentukan nasib daerah mereka.
Dia juga menegaskan bahwa proses pemilihan melalui DPRD berpotensi menciptakan dominasi kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat memisahkan hubungan antara pemimpin dan rakyat, yang seharusnya saling berinteraksi secara langsung.
Bagi Danny, adanya pemilihan langsung menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Masyarakat dapat mengetahui lebih jelas siapa yang mereka pilih, serta kinerja dari calon pemimpin tersebut.
Risiko Munculnya Figur Titipan dalam Pemilihan Melalui DPRD
Salah satu kekhawatiran terbesar Danny jika pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD adalah munculnya figur-figur ‘titipan’. Dia mencermati bahwa hal ini sangat mungkin terjadi, terutama jika calon yang diusulkan tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat.
“Kita tidak bisa menjamin bahwa semua calon yang diusulkan melalui DPRD adalah pilihan yang murni dari rakyat. Ada kemungkinan mereka adalah orang-orang yang diinginkan oleh partai atau kelompok tertentu saja,” ujarnya.
Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk mengenal dan memilih calon-calon pemimpin yang berkualitas. Keberadaan figur ‘titipan’ hanya akan menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat luas.
Peran Partai Politik dalam Menyikapi Isu Pemilihan Kepala Daerah
Danny yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pemenangan Legislatif dan Eksekutif DPD PDIP Sulsel, memastikan bahwa partai politiknya berkomitmen untuk menolak wacana pemilihan melalui DPRD. Ia percaya bahwa langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi yang telah diupayakan sebelumnya.
“Partai kami konsisten dalam menolak gagasan ini, karena itu bertentangan dengan semangat kebangkitan demokrasi di Indonesia. Kami harus mengikuti keputusan partai secara disiplin,” tambahnya.
Pengalaman Danny dalam berbagai kontestasi politik, baik sebagai calon Wali Kota maupun wakil gubernur, membuatnya sangat menyadari nilai pemilihan langsung. Ini menjadi pengalaman berharga yang diyakininya harus diwariskan kepada generasi mendatang.
Pengalaman Pribadi dalam Dunia Politik dan Pemilihan
Danny Pomanto telah berkiprah dalam dunia politik selama lebih dari satu dekade. Karirnya dimulai ketika ia ikut serta dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Gorontalo pada tahun 2011. Meskipun ia tidak berhasil meraih kursi gubernur, pengalaman tersebut membentuk pandangannya terhadap dunia politik.
Kontestasi terbaru yang diikutinya adalah sebagai calon Gubernur Sulawesi Selatan pada pilkada 2024, meski ia harus mengakui kekalahannya dari incumbent Andi Sudirman Sulaiman. Namun, kegagalan tersebut tidak membuatnya surut, malah semakin memotivasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.
Danny merasa penting untuk terus memperjuangkan demokrasi yang lebih inklusif, berlandaskan pada keinginan rakyat. Ia menutup komentarnya dengan mengingatkan bahwa hak memilih adalah pemberian Tuhan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
