Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkapkan informasi penting dari seorang saksi, yaitu pemilik PT Zahra Oto Mandiri, Khalid Zeed Abdullah Basalamah. Keterangan darinya menjadi kunci bagi penyidik dalam membongkar dugaan praktik korupsi terkait kuota haji tambahan, sebuah isu yang tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik.
Pemeriksaan terhadap Khalid berlangsung pada 9 September 2025 dan merupakan bagian dari pengumpulan bukti yang lebih luas. Dalam pernyataannya, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Khalid menyampaikan informasi mengenai prosedur memperoleh kuota tambahan haji dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan.
KPK mengklaim bahwa keterangan Khalid sangat berguna dalam proses penyidikan, sehingga dapat mengungkap berbagai praktik yang terjadi seputar skema penyaluran kuota haji tambahan. Budi menambahkan bahwa KPK telah menerima pengembalian sejumlah uang dari Khalid, meski belum bisa mengungkapkan nominalnya secara rinci.
Proses Penyidikan Kuota Haji Tambahan Yang Rumit
Penyidikan mengenai dugaan pengaturan kuota haji tambahan kalangan tertentu tersebut berlanjut dengan menggali lebih dalam informasi tentang aliran dana ke sejumlah pejabat di Kementerian Agama. Informasi yang diperoleh dari Khalid dan saksi lainnya memperjelas bagaimana kuota khusus ini bisa langsung diterima jemaah tanpa antrean.
Keterangan yang disampaikan Budi menyoroti bahwa kuota khusus haji ini dibagi oleh biro perjalanan melalui asosiasi, dan dalam proses ini juga terdapat praktik jual beli kuota di antara biro perjalanan. Jelas sekali bahwa ada nilai ekonomi yang terkait dengan kuota ini yang berpotensi menimbulkan masalah serius dalam proses ibadah haji.
Menariknya, kuota haji yang semestinya diatur berdasarkan antrean dan proporsi tertentu justru berpotensi dipermainkan. Hal ini menciptakan keraguan di benak publik mengenai transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang adalah salah satu rukun Islam yang sangat dijunjung tinggi.
Undang-Undang yang Dilanggar dan Permintaan dari Asosiasi
KPK menyebut, tindakan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Ia diduga mengeluarkan surat keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terkait pembagian kuota haji tambahan beserta persentasenya.
Pada 15 Januari 2024, Yaqut menandatangani Surat Keputusan yang mengatur pembagian kuota sebesar 20.000, yang dibagi 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Pendekatan ini menyimpang dari ketentuan yang mengatur bahwa kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen dari total kuota haji.
Dengan perubahan ini, seharusnya kuota haji reguler meningkat lebih dari 200 ribu, tetapi akibat pengaturan yang tidak transparan ini, muncul kekhawatiran bahwa banyak calon jemaah yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci secara adil. Hal ini menuntut adanya evaluasi yang lebih mendalam dari pihak berwenang.
Dampak Terhadap Jemaah Haji dan Reaksi Publik
Dampak dari praktik pengaturan kuota haji ini tidak hanya merugikan pihak tertentu tetapi juga menimbulkan kekecewaan di kalangan jemaah. Jemaah yang telah antre bertahun-tahun berpotensi kehilangan kesempatan mereka gara-gara penyaluran kuota yang tidak seimbang. Hal ini menciptakan suasana penuh ketidakpuasan di masyarakat.
Reaksi publik terhadap kasus ini pun cukup beragam. Banyak yang menuntut keterbukaan dan keadilan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Kasus ini mencerminkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap praktik birokrasi dalam pengelolaan kuota haji yang berkaitan langsung dengan ibadah umat Muslim di Indonesia.
Jika penegakan hukum tidak berjalan transparan dan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penyelenggara ibadah haji bisa terancam. Oleh karena itu, isu ini harus ditangani secara serius untuk memastikan tidak ada dampak negatif yang berlarut-larut bagi jemaah dalam menjalani ibadah haji.
Langkah-Langkah Selanjutnya dalam Penegakan Hukum
KPK telah menyatakan bahwa mereka akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari berbagai instansi, baik dari Kementerian Agama maupun biro perjalanan haji.
Di antara yang diperiksa adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses pengaturan kuota. Mendalami setiap aspek dari kasus ini adalah langkah penting untuk mencapai keadilan, terutama bagi mereka yang dirugikan oleh kebijakan yang tidak adil.
Adanya surat larangan bepergian bagi beberapa pejabat terkait juga menandakan keseriusan KPK dalam menegakkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum dan semua pihak harus bertanggung jawab atas tindakannya.
