Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah untuk memotong target program sekolah swasta gratis yang seharusnya berlaku pada tahun 2026. Langkah ini diambil akibat penurunan drastis pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan anggaran daerah.
Dengan adanya pemangkasan ini, diperkirakan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta untuk tahun 2026 hanya akan mencapai Rp81,32 triliun, merosot Rp10,54 triliun dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menegaskan bahwa sebelumnya program ini menargetkan sekitar 260 sekolah swasta. Namun, rasionalisasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.
Pemprov akhirnya menentukan sasaran baru, yakni hanya 100 sekolah untuk tahun ini. Hal ini, menurut Atika, menjadi langkah yang realistis mengingat situasi yang ada.
“Memang ada pengurangan signifikan pada DBH, sehingga kami harus melakukan penyesuaian jumlah sekolah yang mendapatkan program ini,” tambahnya dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta.
Penyebab Penurunan Dana Bagi Hasil di Jakarta
Penurunan yang terjadi pada Dana Bagi Hasil sangat berdampak pada perencanaan keuangan daerah. Dari penjelasan yang didapat, APBD DKI Jakarta untuk 2026 turun signifikan, yang utamanya disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).
Tahun 2025, alokasi TKD mencapai Rp26,14 triliun namun anjlok menjadi hanya Rp11,16 triliun pada tahun 2026. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama turunnya anggaran yang tersedia untuk program-program penting.
Salah satu komponen yang paling terpengaruh adalah Dana Bagi Hasil Pajak, yang turun sebesar Rp14,79 triliun. Penurunan tersebut tentunya berpengaruh pada berbagai sektor, termasuk pendidikan.
Dengan anggaran yang berkurang, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan prioritas dalam pengelolaan dana. Keputusan untuk memangkas target program sekolah swasta gratis merupakan salah satu langkah untuk tetap menjalankan program yang ada dengan anggaran yang terbatas.
Atika menyebutkan, meski ada pengurangan target, jumlah sekolah yang disasar masih lebih banyak dari tahun sebelumnya, di mana hanya 40 sekolah yang terlibat dalam program tersebut. Hal ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan meski dalam situasi yang sulit.
Strategi Pemprov Dalam Penanganan Pendidikan Swasta
Pemprov DKI Jakarta berencana untuk terus menambah jumlah sekolah yang mendapatkan dukungan dari program ini pada tahun-tahun mendatang sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. “Kami berharap setiap tahun bisa menambah jumlah sekolah yang terlibat,” ungkap Atika.
Target untuk tahun 2026 telah ditetapkan menjadi 100 sekolah, yang merupakan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan tekad Pemprov untuk mempertahankan program pendidikan meskipun di tengah keterbatasan.
Pemprov juga menegaskan bahwa upaya ini adalah langkah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Meskipun ada pembatasan, setiap upaya yang dilakukan dihargai sebagai langkah bertahap menuju peningkatan kualitas pendidikan.
Dari segi administrasi, Pemprov akan berusaha untuk menciptakan sistem yang lebih efisien. Dengan begitu, dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal agar lebih banyak siswa mendapatkan manfaat dari program ini.
Dalam konteks ini, partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk orang tua dan pengelola sekolah, sangat penting. Kerja sama yang baik di antara mereka diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program ini.
Implikasi Kondisi Keuangan Terhadap Sektor Pendidikan
Penurunan anggaran tidak hanya berdampak pada program sekolah swasta gratis, tetapi juga pada sektor pendidikan secara umum. Banyak program menarik dan inovatif mungkin terpaksa ditunda atau dikurangi untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.
Kualitas pendidikan yang terganggu bisa berakibat jangka panjang bagi masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, menemukan solusi kreatif untuk menjalankan program pendidikan meski dengan dana yang terbatas menjadi tantangan bagi Pemprov.
Melihat dampak yang dirasakan, perlunya penataan anggaran menjadi semakin mendesak. Pembenahan dalam pengalokasian dana diharapkan dapat meminimalkan pengaruh negatif yang ditimbulkan atas penurunan DBH.
Pemprov DKI Jakarta diharapkan tidak hanya fokus pada pengurangan anggaran saja, tetapi juga mencari peluang tambahan pendanaan dari berbagai sumber. Sumber pendanaan alternatif bisa menjadi solusi untuk menambah jumlah sekolah yang terlibat dalam program pendidikan.
Komunikasi yang jelas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami kondisi yang ada dan turut berkontribusi dalam perbaikan program pendidikan.
