Dalam upaya memerangi praktik korupsi yang terus menjadi masalah serius di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menghadirkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dengan skor mencapai 72,32 poin. Meskipun menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan hasil tahun lalu, capaian ini tetap memicu perdebatan tentang keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi di seluruh instansi pemerintah.
Data yang dirilis KPK menunjukkan adanya kemajuan dari skor SPI tahun 2024 yang tercatat 71,53 poin. Kendati demikian, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa peningkatan skor ini masih jauh dari harapan serta menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan.
Hasil survei ini diharapkan menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga untuk lebih memahami risiko yang ada dan mengimplementasikan langkah-langkah praktis dalam meningkatkan integritas institusi mereka. Skor 72,32 bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan dari dinamika nyata di lapangan.
Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas 2025
Dalam pemaparan hasil survei, Setyo menegaskan pentingnya makna dari angka yang diperoleh. Meskipun ada kenaikan, angka tersebut menunjukkan bahwa perilaku korupsi masih terjadi di sejumlah instansi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret untuk meningkatkan integritas masing-masing lembaga.
Rekomendasi dari KPK mencakup analisis mendalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya skor di beberapa instansi. Dengan mendalami data ini, KPK berharap kementerian dan lembaga dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi kerentanan terhadap korupsi.
Sebagai langkah konkret, KPK menyarankan agar inspektorat di masing-masing instansi bekerja sama dengan KPK untuk mengidentifikasi area rawan seperti gratifikasi dan suap. Langkah ini dianggap penting agar instansi dapat memiliki gambaran lebih jelas mengenai risiko yang ada di dalam lingkungan mereka.
Perlunya Tindakan Nyata dari Pimpinan Instansi Pemerintah
Setyo mengingatkan pimpinan kementerian dan lembaga untuk tidak hanya mengandalkan data, melainkan juga melakukan tindakan nyata. Penugasan untuk mereview hasil survei dan melakukan perbaikan yang diperlukan sangat krusial untuk mengurangi angka korupsi.
Dalam situasi di mana beberapa instansi berhasil mencapai skor di atas 80 poin, setidaknya ada pelajaran yang bisa diambil tentang praktik baik yang dapat diadopsi oleh instansi lain. Oleh karena itu, berbagi pengalaman dan strategi yang sudah terbukti berhasil harus menjadi bagian dari diskusi ini.
Pimpinan diharapkan tidak hanya mengawasi, tetapi juga terlibat langsung dalam upaya meningkatkan integritas serta mengurangi kemungkinan adanya korupsi. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi secara serius supaya bisa mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Indikator Keberhasilan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Penting untuk disadari bahwa skor yang diperoleh dari SPI adalah alat ukur yang bisa menunjukkan penilaian integritas. Namun, bukan hanya skor yang menjadi fokus, melainkan dampak sejati dari setiap kebijakan yang diambil untuk memerangi korupsi.
Setiap perubahan pada skor harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, termasuk efek dari kebijakan anti-korupsi yang telah diterapkan sebelumnya. Bagaimana penerapan kebijakan tersebut diawasi dan diukur juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan jangka panjang.
Dari hasil ini, KPK berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan bahwa setiap instansi tidak hanya berfokus pada angka, melainkan lebih kepada perbaikan sistem di dalam organisasi. Hanya dengan cara ini, keberhasilan dalam pemberantasan korupsi bisa terwujud secara berkelanjutan.
