Lokataru Foundation mengemukakan sejumlah kejanggalan terkait penangkapan Delpedro Marhaen dan beberapa rekannya yang dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum. Penangkapan ini tidak hanya membawa dampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menggugah perhatian tentang penerapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Manajer Penelitian dan Pengetahuan Lokataru Foundation, Hasnu, menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan dengan adil. Menjelang putusan praperadilan untuk Delpedro dan rekan-rekannya, delapan kejanggalan terkuak yang patut diperhatikan oleh publik dan aparat penegak hukum.
“Kami temukan beberapa kesalahan prosedural dalam penanganan kasus ini,” ungkap Hasnu dalam keterangan tertulis yang diterima oleh media. Penetapan Delpedro Cs sebagai tersangka dinilai tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.
Delapan Kejanggalan dalam Kasus Penangkapan Delpedro Marhaen
Pertama, proses penangkapan dinilai tidak sah karena dilakukan tanpa pemanggilan resmi. Menurut Lokataru, penangkapan tersebut terjadi tanpa kejelasan alasan dan tanpa memberikan informasi yang layak kepada tersangka.
“Pengacara dan keluarga mereka tidak diberitahu mengenai dasar penangkapan. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” tegas Hasnu.
Kedua, hak-hak tersangka selama proses praperadilan dianggap diabaikan. Para pemohon tidak pernah dihadirkan di ruang sidang, yang menjadi indikasi jelas pengingkaran akan hak untuk membela diri.
“Setiap individu harus diberikan kesempatan untuk membela dirinya dalam proses hukum. Tanpa kehadiran mereka, bagaimana keadilan bisa ditempuh?,” papar Hasnu.
Ketiga, permintaan untuk menghadirkan tersangka di persidangan tidak direspons oleh hakim. Tim hukum telah berulang kali meminta agar Delpedro dan rekannya dihadirkan dalam sidang namun hal itu tidak pernah dikabulkan.
Pelanggaran Hak dan Proses Hukum Yang Tidak Adil
Kondisi menjadi semakin tidak seimbang ketika posisi pemohon dan termohon dilihat dari perspektif hukum. Hasnu mengingatkan bahwa seharusnya akses hukum untuk semua pihak adalah sama, tanpa memandang kedudukan atau kekuasaan.
“Keadilan tidak boleh berpihak pada satu pihak saja. Ini adalah prinsip dasar dari hukum yang mesti dijunjung tinggi,” ujarnya menambahkan.
Selanjutnya, independensi hakim juga dipertaruhkan. Hasnu berharap agar majelis hakim dapat bertindak independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.
“Ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan adalah fondasi keadilan yang perlu dijaga,” ujarnya dengan tegas.
Sejalan dengan itu, bukti yang dihadirkan dalam proses hukum juga mendapatkan sorotan. Misalnya, penggunaan keterangan seorang anak sebagai alat bukti dinilai sangat dipaksakan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Diskresi Penyidik Yang Tidak Sesuai dan Penangkapan Tanpa Pemberitahuan Keluarga
Diskresi yang digunakan oleh penyidik juga menjadi sorotan tajam dari Lokataru. Mereka menganggap alasan ini tidak berdasar dan lebih mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan.
“Tidak ada alasan yang kuat untuk melakukan penetapan tersangka tanpa pemeriksaan yang jelas. Ini sangat melawan hukum,” ungkap Hasnu.
Di sisi lain, penangkapan yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga juga dilihat sebagai pelanggaran yang tidak bisa diabaikan. Hasnu menyatakan bahwa setiap prosedur penangkapan harus melibatkan pemberitahuan kepada pihak terdekat.
“Pelanggaran terhadap prosedur penangkapan dapat menciptakan trauma bagi keluarga dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia,” tambah Hasnu.
Menyusul delapan temuan yang dibeberkan, Lokataru menyimpulkan bahwa hakim harus mempertimbangkan semua aspek tersebut dalam putusannya. Mereka menegaskan bahwa kasus ini bukan sekedar masalah teknis hukum tetapi mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang lebih luas.
Pentingnya Mempertahankan Prinsip Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dengan kondisi yang ada, jelas bahwa keadilan sangat diperlukan bagi semua pihak yang terlibat. Hasnu mengingatkan bahwa hak asasi manusia tetap harus dilindungi di setiap jalur hukum.
“Kita harus terus berjuang untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan,” ungkapnya. Berharap semua pihak dapat belajar dari kasus ini untuk memperbaiki sistem hukum yang ada.
Dalam konteks ini, peran organisasi masyarakat sipil seperti Lokataru menjadi sangat penting untuk menjaga pengawasan terhadap praktik hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Mereka akan terus memberikan suara bagi yang tertindas dan memastikan keadilan berjalan dengan baik.
“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi proses hukum ini demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya,” tegas Hasnu. Ini adalah langkah penting menuju arah yang lebih baik bagi sistem hukum di Indonesia.
Segala kejanggalan dan pelanggaran yang ditemukan harus menjadi catatan bagi semua pihak agar tidak terulang di masa mendatang. Keadilan dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dalam setiap langkah hukum yang diambil. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga dan meningkat.
