Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto, menegaskan komitmen anggota REI untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia. Sektor properti memiliki peran penting sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, dan saat ini terdapat 401 anggota REI yang sudah mengajukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, dengan nilai akad mencapai Rp240 miliar.
Pernyataan tersebut diungkapkan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Rakernas ini dibuka oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang juga memberikan sambutan penting pada acara tersebut.
Kegiatan Rakernas ini mengusung tema “Propertinomic 2.0: Mengatasi Hambatan dan Percepatan Program 3 Juta Rumah.” Acara ini dihadiri oleh ratusan pengembang perumahan serta senior asosiasi REI dari seluruh Indonesia, menciptakan sinergi antara pengembang untuk lebih fokus pada pembangunan rumah yang berkualitas.
Joko menjelaskan bahwa sektor perumahan sering kali dihadapkan pada masalah perizinan yang rumit, yang melibatkan banyak instansi pemerintah. Terkait dengan hal ini, ia menyebutkan bahwa perumahan berhubungan dengan sembilan kementerian, termasuk Kementerian PKP, ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan, yang menambah kompleksitas proses.
“Coordination dalam organisasi sangat penting, namun sering kali sulit ketika melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, kita perlu membentuk tim super yang bisa bekerja sama untuk mempercepat proses perizinan,” ujarnya.
Joko menekankan pentingnya Kementerian PKP agar berfungsi sebagai sektor yang memimpin dan mampu mengharmonisasikan perizinan serta mencegah overlapping perizinan. Diungkapkan juga, ada 314 proyek REI yang terhambat dengan total lahan seluas 6.178 hektar dan nilai investasi sebesar Rp34,7 triliun yang belum ditangani.
Komitmen REI untuk Program 3 Juta Rumah di Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar Sirait memberikan perhatian kepada pengembang untuk menyampaikan kritik dan saran secara terbuka berkaitan dengan kebijakan dan program perumahan. Ia berharap para pengembang dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program 3 Juta Rumah dengan fokus pada pembangunan rumah yang layak huni.
“Kami memberikan kesempatan bagi para pengembang untuk berbagi pendapat mengenai isu-isu yang mungkin perlu dievaluasi. Program ini bertujuan untuk menciptakan hunian yang berkualitas bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menteri PKP menegaskan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara pemerintah dan para pengembang. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses lebih baik terhadap perumahan yang layak.
Selain itu, Rakernas ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi di sektor perumahan. REI sebagai mitra kerja Kementerian PKP juga berperan penting dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan perumahan di Indonesia.
Strategi Pembangunan Perumahan dan Implementasi Program Berkualitas
Menteri PKP juga menyampaikan 11 poin penting yang sudah dilaksanakan Kementerian PKP bersama ekosistem perumahan. Program seperti BPHTB Gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan insentif PPN untuk mendukung sektoral menjadi salah satu langkah strategis yang diambil.
Inisiatif lainnya termasuk pelonggaran GWM BI dan fasilitas likuiditas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembang untuk menghasilkan hunian berkualitas yang terjangkau bagi masyarakat.
Salah satu program yang menarik perhatian adalah KPR FLPP dengan target 50 ribu akad massal di bulan Desember. Ini menandakan risiko pembiayaan mikro perumahan yang lebih rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mengurangi ketergantungan pada rentenir.
Joko juga menyebutkan bahwa REI memiliki program penghijauan dengan penanaman satu juta pohon. Hal ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana setiap rumah subsidi juga diusulkan untuk ditanami dengan dua pohon.
Jika program ini terwujud, akan ada 700 ribu pohon yang ditanam, memberikan kontribusi positif bagi lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kegiatan penghijauan ini menjadi bentuk tanggung jawab sosial dari para pengembang untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Relevansi Strategi Perumahan dalam Menghadapi Tantangan Sosial dan Ekonomi
Dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks, sektor perumahan memerlukan berbagai strategi yang adaptif. Kolaborasi antara pemerintah dan pengembang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Upaya yang dilakukan harus mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan akses perumahan, kepemilikan rumah, serta memberikan insentif bagi pengembang untuk inovasi. Kombinasi semua faktor ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor perumahan.
Dengan adanya dukungan serta kerjasama yang baik, diharapkan Program 3 Juta Rumah dapat terwujud dan memenuhi harapan masyarakat akan hunian yang berkualitas. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Seiring dengan berkembangnya zaman, sektor properti harus siap menghadapi tantangan baru, termasuk perubahan teknologi dan dinamika pasar. Pengembang dituntut untuk lebih inovatif dalam mendesain rumah agar bisa memenuhi ekspektasi masyarakat modern.
Selain itu, kolaborasi lintas sektoral juga sangat esensial agar tercipta kebijakan yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ini adalah dasar penting untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang berkelanjutan di masa depan.
