Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menjadi sorotan dalam arena politik regional. Terdapat perbedaan pendapat di antara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terkait calon ketua umum untuk Muktamar X, dengan beberapa cabang menolak mendukung kandidat yang diusulkan.
Konflik ini menciptakan dinamika yang menarik, di mana sebagian besar anggota terpecah antara pilihan mereka sendiri dan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Dalam konteks ini, suara dari lima DPC di Jawa Timur menjadi sangat signifikan.
Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab, mengungkapkan bahwa terdapat lima DPC yang memilih untuk tidak mengikuti suara DPW. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam konsolidasi kekuatan di tingkat cabang yang lebih kecil.
Perbedaan Pendapat di Kalangan DPC PPP Jawa Timur
Kondisi ini juga mengindikasikan adanya pertumbuhan individu di tingkat lokal ketika menghadapi tekanan untuk bersatu di bawah satu suara. DPC yang tidak setuju dengan keputusan DPW, seperti Lamongan dan Bangkalan, menegaskan posisi mereka dalam pemilihan ketua umum yang akan datang.
Beberapa DPC menyatakan bahwa dukungan mereka terhadap bakal calon, Mardiono, adalah hasil dari pertimbangan yang matang. Ini menandakan bahwa pertarungan ini bukan sekadar tentang kepentingan pribadi, tetapi juga melibatkan pertimbangan strategis untuk masa depan partai.
Nurhasan, Sekretaris DPC PPP Bangkalan, menegaskan bahwa keputusan mereka untuk mendukung Mardiono sudah melewati proses deliberasi yang dalam. Ia menekankan bahwa keyakinan pada pilihan ini tidak akan berubah meskipun berada dalam posisi yang berbeda dengan sepak terjang DPW.
Tanggapan dari DPC yang Menolak Usulan DPW
Para pengurus DPC yang mendukung Mardiono menegaskan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh keputusan DPW. Dalam pandangan mereka, perbedaan ini adalah wujud dari dinamika demokrasi yang marak menjelang muktamar partai.
“Ini adalah bagian dari proses demokratis. Kami ingin memastikan suara kami didengar dan keputusan kami diterima tanpa paksaan,” ujar Nurhasan. Hal ini menegaskan komitmen mereka untuk bertindak selaras dengan keyakinan internal.
Perbedaan yang muncul ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk merangsang diskusi yang sehat dalam partai. Dengan banyaknya sudut pandang, diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang lebih matang dan inklusif.
Persiapan Muktamar PPP di Jakarta
Muktamar PPP dijadwalkan untuk digelar di Jakarta pada 27-29 September 2025, dan persiapan untuk acara tersebut sudah mulai dilakukan. Dalam muktamar ini, diharapkan dapat menciptakan konsensus baru yang mungkin merangkum semua aspirasi anggota dari berbagai DPC.
Dengan adanya perbedaan ini, Muktamar nanti mungkin akan menjadi forum penting bagi anggota partai untuk mengesahkan aturan dan reformasi internal yang lebih responsif. Ini adalah kesempatan bagi PPP untuk menunjukkan bahwa mereka dapat tumbuh meskipun terdapat perbedaan pendapat.
Melihat situasi yang ada, hasil dari Muktamar nanti tidak hanya akan berdampak pada struktur kepemimpinan, tetapi juga bisa mempengaruhi performa partai secara keseluruhan dalam menghadapi kompetisi politik ke depan.
